Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan

Kota sebagai suatu system yang terdiri dari susbsistem sosial dan ekologis hendaknya dipandang secara menyeluruh dalam dalam berbagai kaitanya, sejak dari tatanan mikro hingga sudut pandang agregat ekonomi makro. Bahkan hal ini makin penting bagi negara berkembang karena kota dijadikan lokomotif utama pembangunan ekonomi. Disini kebijakan fiskal sebagai bagian dari mekanisme homeostatis (oleh pemetintah) memegang peranan penting dalam perkembangan kota meskipun kebijaksanaan moneter yang tidak boleh diremehkan. Jauh lebih penting terselengaranya iklim yang kondusif bagi berkembangnya social capital. (interaksi antara pemerintah, private sector dan masyarakat) yang secara otonom mampu mengopersikan pengambilan keputusan yang efektif (governence mechanism).

Kerangka konspetual untuk menyusun kebijaksanaan pembangunan perkotaan khususnya di negara berkembang setidaknya mencakup empat aspek. Antara lain :

1) Upaya-upya peningkatan proses aktivitas ekonomi perkotaan yang didalamnya diperkuat oleh komitmen mengembangkan pemahaman masalah ekologis perkotaan secara menyeluruh sekaligus menyangkut pembangunan pedesaan. Paling tidak harus dipecahkan empat kendala yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas :

• Menyediakan sarana infrastruktur perkotaan dengan tujuan agar mengefesiensikan proses aktivitas ekonomi shingga dapat menigkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja.
• Meningkatkan efektivitas pengaturan alokasi lahan (zoning) agar memberikan kepastian dalam aktivitas produksi dan keberlanjutanya.
• Meningkatkan efektivitas manajemen perencanaan dan pembangunan sarana infrastruktur perkotaan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pembiayaanya.
• Meningkatkan dukungan sektor finansial bagi infestasi dan perbaikan sarana infrastruktur, perumahan maupun kegiatan ekonomi perkotaan lainya.

2) Meningkatkan produktivfitas masyarakat miskin perkotaan secara langsung (social safety) dengan memperbaiki kehidupanya, meningkatkan akses kepada infra struktur dan fasilitas jasa sosial dan meningkatkan permintaan akan tenaga kerjanya. Disini upaya yang dapat dilakukan adalah :

• Melakukan pendidikan dan latihan untuk meninbgkatkan skill dan wawasannya.
• Menjamin akses golongan miskin terhadap fasilitas jasa-jasa sosial dan infrastruktur.
• Dalam jangka pendek adalah memberikan proyek agar dapat mengamankan nasibnya.

3) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup spesifik kepada masyarakat miskin dan secara umum beban pencemaran lainya. (social rehabilitation) diperlukan suatu pendekatan komprehensif, sesuai kaidah-kaidah ilmiah, untuk memahami permasalahan lingkungan perkotaan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang paling tepat. Ini disebabkan dampak lingkungan kecuali yang dapat diamati, lebih bersifat akumulatif dan spasial sehingga memerlukan cara penanganan yang spesifik dan kemungkinan pula pengambilan keputusan secara regional. Namun demikian bagi dampak yang langsung dirasakan sangat bijaksana kalu segera dilakukan penanganan misalnya menyangkut sanitasi.

4) Membangun persepsi yang sama (social eguality) tentang permasalahan pembangunan perkotaan diantara berbagai pihak : pemerintah, industri, konsumen. Semua pihak (stakeholders) hendaknya mampu duduk bersama melihat keadaan dan mengidentifikasi permasahan perkotaan dan kaitan-kaitanya secara obyektif. Masing-masing mengemukakan argumen dan persepsinya untuk kemudian ditarik benang merah permasalahanya. Perumusan kebijaksanaan hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan setiap detil pendapat stakeholders. Penyaman persepsi ini sekaligus pula menekan keragu-raguan (stop and go policy) pengambilan keputusan yang selama ini secara sering terjadi dan mengakibatkan kegagalan pembangunan perkotaan.